Pengertian Tindak Pidana

Image
*Gambar oleh Succo dari Pixabay Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam hukum pidana, oleh karena itu istilah tindak pidana harus diartikan secara ilmiah dengan penentuan yang jelas agar dapat memisahkan dengan istilah yang dipergunakan sehari-hari dalam masyarakat. [1] Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam tulisan-tulisan para pakar hukum pidana Indonesia, sering juga digunakan istilah “delik” sebagai padanan dari istilah tindak pidana. Istilah “delik” berasal dari kata delict dalam bahasa Belanda, namun ada pula yang menggunakan istilah “perbuatan pidana” untuk tindak pidana. [2] Sehingga tindak pidana dapat diartikan sebagai prilaku yang melanggar kete
1 comment

Black Campaign Merusak Jiwa Sportivitas Pemilu


*Gambar oleh RGY23 pada Pixabay
Kampanye sebagai Bagian dari Pemilu
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kampanye adalah gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dan sebagainya). Menurut Fajlurrahman Jurdi (2018: 204) kampanye merupakan kegiatan atau aktivitas “mempromosikan” satu atau beberapa hal kepada khalayak (publik) agar mereka mengenal. Jika ia berupa uang, publik diharapkan untuk menggunakan jasanya. Kampanye berhubungan dengan upaya untuk memengaruhi dari entitas tertentu terhadap entitas lain agar entitas yang dipengaruhi memiliki kesamaan pandangan, sikap dan prinsip dengan yang dipengaruhi.
Kampanye merupakan bagian terpenting dalam pemilu yang tidak bisa dipisahkan. Kampanye dalam pemilu merupakan jenis kampanye politik, tujuannya tidak lain untuk mengenalkan calon presiden dan wakil presiden, partai politik, serta calon anggota legislatif yang bertarung dalam pemilu kepada masyarakat luas khususnya kepada mereka yang memiliki hak pilih. Kampanye menjadi ajang untuk memaparkan visi dan misi serta rencana program-program yang akan dilaksanakan nantinya jika kelak terpilih, sehingga masyarakat dapat menentukan mana calon yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengannya atau program kerja yang benar-benar realistis bukan sekedar janji politik belaka yang kemudian dianggap sebagai "kebohongan".
Sebagai negara hukum, kampanye politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam UU Pemilu mengatur segala aspek mengenai pelaksanaan pemilu itu sendiri mulai dari pendaftaran atau penetapan calon sampai adanya calon yang terpilih. Kampanye diatur dalam BAB VII mulai dari pasal 267 sampai pasal 339, salah satu aspek kampanye yang diatur dalam UU Pemilu adalah hal-hal yang merupakan larangan yang tidak boleh dilakukan ketika melaksanakan kampanye yang tertuang dalam pasal 280 ayat (1). Salah satu larangan tersebut adalah kampanye hitam atau black campaign..
Apa itu Black Campaign?
Black Campaign atau kampanye hitam adalah perilaku kampanye yang dilakukan dengan menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut, atau menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau partai politik atau pendukung seorang calon terhadap lawan atau calon lainnya. Kampanye hitam juga disebut sebagai bentuk kampanye menyimpang yang dilakukan dengan cara memberikan sesuatu yang kotor tentang orang atau pihak lain, sehingga masyarakat tidak mau memilih orang yang kampanyekan tersebut (Muhtar Haboddin, 2017: 75).
Bentuk kampanye hitam yang disebutkan dalam pasal 280 ayat (1) UU Pemilu diantaranya: mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan' Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menghina seseorang, agana, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; mengganggu ketertiban umum; mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain; merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan; dan Tenjaniikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
Dalam ketentuan pidana UU Pemilu mengatur mengenai ancaman pidana terhadap tim pelaksana suatu calon yang melakukan tindakan kampanye hitam.
Rusaknya Nilai-Nilai Sportivitas dalam Pemilu
Segala sesuatu yang dilakukan dengan cara yang buruk pasti akan menghasilkan hal buruk pula. Seperti halnya kampanye hitam menimbulkan beberapa dampak yang merugikan dalam Pemilu yang merusak nilai-nilai demokrasi. Merugikan calon atau pasangan calon karena menjatuhkan karakter dan menyudutkan calon atau pasangan calon, timbulnya fitnah dan salah paham dalam masyarakat terkait isu-isu SARA khususnya agama yang menjadi hal paling sensitif bagi beberapa kalangan masyarakat dan menjadi perdebatan setiap harinya di dunia nyata maupun di media sosial sehingga berakibat timbulnya perpecahan diantara para pendukung calon.
Masyarakat menjadi resah dan bingung dalam menentukan pilihan politiknya ketika banyak berita-berita bohong, fitnah dan ujaran kebencian yang beredar didalam masyarakat akibat tindakan kampanye hitam. Kampanye yang pada dasarnya memberikan pengetahuan kepada pemilih justru sebaliknya tidak mencerdaskan atau membodohi pemilih, yang seharusnya menjadi bentuk pelaksanaan demokrasi malah menciderai demokrasi.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pantaskah Hukuman Mati Untuk Koruptor

Image
Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum campuran dimana dalam pelaksanaan hukumnya terdapat unsur dari sistem hukum common law, civil law maupun dari hukum islam. Di indonesia umumnya dikenal dua hukum yaitu hukum pidana dan hukum perdata, hukum pidana merupakan hukum yang bersifat publik yang mengatur hal-hal yang bersifat umum yang mencakup hubungan negara dengan warga negaranya sedangkan hukum perdata merupakan hukum yang bersifat privat yang mengatur hal-hal yang berhubungan antar satu individu dengan individu lain maupun dengan badan hukum. Terkhusus dalam hukum pidana karena bersifat publik atau umum maka dalam hukum pidana formil dikenal sebuah istilah ketentuan pidana dimana dalam ketentuan pidana ini merupakan hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan yang apabila ada dilanggar maka ada sanksi pidana yang dikenakan sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan berdasarkan apa yang diatur didalam undang-undang. Dalam kitab undang-undang hukum pida
Selengkapnya »

Contoh Surat Tuntutan Pidana Penggelapan

SURAT TUNTUTAN NO : Reg. PDM-/322/MKS/03/2018 Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dalam persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan penuh ketelitian, kesabaran, dan kecermatan, terhadap terdakwa: Identitas Terdakwa: Nama : Arham Amriyadi Umur : 23 Tahun Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Suku : Bugis Tempat Tinggal : Jl. Britania Raya no. 9, Kota Makassar. Agama : Islam Pekerjaan : Pengusaha Berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 728/PID,B/2018/PN.MKS, terdakwa dihadapkan kedepan persidangan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 dan pada persidangan tersebut kami telah membacakan surat dakwaan kami sebagai berikut: 1. Bahwa ia Terdakwa Arham Amriyadi pada hari Senin tanggal 1 Februari 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2018 bertempat di alamat korban JL. Timor No. 6 Kota Makassar atau
Selengkapnya »

Hubungan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pegadilan HAM Dengan Kasus Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu

Sebagaimana sebelumnya dijelaskan bahwa ketika terjadi reformasi tahun 1998 terjadi beberapa tindakan yang menurut pandangan beberapa ahli tindakan tersebut termasuk kedalam kategori pelanggaran HAM berat. Tindakan-tindakan tersebut diantaranya adalah kasus penembakan mahasiswa Trisakti, tragedi Semangging I dan II, tragedi Tanjung Priok, kasus Timor-Timur dan lain-lain. Sejauh ini dalam perkembangannya sudah ada beberapa kasus yang telah ditetapkan pelaku yang dianggap bertanggung jawab atas insiden tersebut, misalnya kasus Trisakti telah ditetapkan dalam Mahkamah Militer beberapa orang perwira Polri menjadi tersangka. Sementara itu dua kasus lainnya yaitu kasus Timor-Timur 1999 dan kasus Tanjung Priok 12 September 1984 sudah diajukan ke pengadilan HAM ad hoc. Dalam kasus Timor-Timur 1999, dari 18 orang yang diadili dalam di pengadilan HAM ad hoc hanya dua orang dinyatakan bersalah, mereka adalah mantan Gubernur Timor-Timur Abilio Soares dan mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang I
Selengkapnya »

Resume Singkat: Advokasi

Resume  Singkat: Pengertian advokasi secara sempit adalah pembelaan seperti halnya yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia advokat diartikan sebagai membela sedangkan dalam arti luasnya advokat merupakan tindakan yang dilakukan untuk membela atau membantu orang lain dalam rana hukum. Berdasarka jenisnya advokasi dibedakan menjadi dua jenis yaitu letigasi dan non letigasi. Letigasi merupakan advokasi yang dilakukan melalui jalur peradilan misalnya pengajuan judicial review kepada mahkama konstitusi terkait sebuah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, contoh lainnya yaitu adalah eksekutif review dalam hal ini adalah Mendagri dan legislatif review yaitu DPR. Sedangka jenis yang kedua adalah nonletigasi yang bersifat nonformal yaitu melakukan tindakan-tindakan diluar jalur peradilan misalnya, demontrasi atau aksi massa. Demontrasi dan aksi massa biasanya menimbulkan kericuhan antara demonstran dengan aparat yang menjaga, oleh karena itu ada yan
Selengkapnya »

Lembaga Negara yang Berwenang Mengubah Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Konstitusi dan negara adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dalam kenegaraan keduanya adalah satu kesatuan karena sautu negara tidak akan bisa berdiri tampa adanya konstitusi begitu pula sebaliknya konstitusi tidak akan ada jika tidak ada negara. Konstitusi itu sendiri diartikan sebagai hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, hukum dasar yang tertulis biasanya disebut sebagai Undang-undang Dasar sedangakan hukum dasar yang tidak tertulis disebut sebagai konvensi (kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan yang dasar yang timbul dengan terpelihara dalam penyelenggaraan negara. [1] Konstitusi yang diberlakukan disetiap negara berbeda-beda, ada yang menggunakan konstitusi tertulis ada juga yang menggunakan konstitusi tidak tertulis namun ada sebagian negara yang mengunakan keduanya. Perbedaan tersebut dilatarbelakangin oleh sistem hukum yang dianut masing-masing negara, sistem hukum yang paling sering digunakan adalah sistem hukum eropa continental (civil law)
Selengkapnya »

Kontrak Pemain Sepak Bola

Image
source: https://unsplash.com/search/photos/football Sepak bola merupakan olahraga dengan penggemar paling banyak di dunia, hampir semua pecinta olahraga menjadikan sepak bola sebagai pihan utama jika debandingkan dengan jenis olahraga lainnya, penyebab utamanya adalah olahraga ini tergolong sebagai olahraga yang murah dan sangat muda untuk dijumpai oleh karena itu penggemar sepak bola berasal dari semua kalangan baik itu laki-laki maupun perempuan. Selain menjadi ajang penyaluran bakat, hiburan dan pemenuhan untuk kesehatan, pada era sekarang ini sepak bola telah menjadi ladang bisnis yang sangat menggiurkan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki nama besar yang rela mengeluarkan uang yang jumlahnya sangat besar untuk berinvestasi pada sebuah klub sepak bola. Beberapa perusahan penerbangan asal timur tengah bahkan telah menjadi sponsor utama bagi klub profesional di benua eropa yang merupakan kiblat dari sepak bola, diantaranya adalah per
Selengkapnya »

Perubahan Konstitusi Beberapa Negara di Dunia

Image
Chile Chili, adalah sebuah negara di Amerika Serikat yang sering mengalami konflik internal menyangkut permasalah politik dan sosial. Namun Chili memiliki sistem peradilan terbaik di Amerika Latin. [1] Bentuk negara Chili adalah kesatuan, yang terdiri dari 13 (tiga belas) daerah, dengan 40 (empat puluh) propinsi yang dipimpin oleh Gubernur yang ditunjuk oleh President Chili menganut sistem desentralisasi dan merupakan Negara yang menganut sistem Presidentsial dengan multi –pertai. Hukum Romawi dan spanyol, juga dari tradisi Prancis, khususnya kode Napoleon, merupakan hukum yang mengispirasi dari pada lahirnya sistem hukum peradilan di negara Republik Chili. [2] Berdasarkan Konstitusi Chili Tahun 1980, Mahkamah Konstitusi Chili memiliki karakteristik sebagai berikut; Kelembagaan, yaitu Konstitusi 1980, kelembagaan Mahkamah Konstitusi mulai terbentu Mahkamah Konstitusi chili sebagai kelembagaan dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu: Pertama, Komposisi Hakim yaitu a) Juml
Selengkapnya »

Hidup di Asrama Bagai Hidup dalam Sangkar

Image
“Ketahuilah nak bahwa burung dalam sangkar jauh lebih mahal dan berharga dibandingkan dengan burung yang terbang dan hidup di alam bebas” Sebuah kalimat simpel namun sangat bermakna, kalimat tersebut bisa dijadikan motivasi ketika menjalani hidup dalam lingkungan asrama yang memiliki aturan yang ketat serta kebebasan yang kurang. Tidak semua orang yang hidup di dunia ini pernah merasakan bagaimana kehidupan asrama, bagaimana suasan yang didapat dalam lingkungan asrama yang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan kehidupan luar asrama yang bebas. Burung merupakan perumpamaan dari manusia dan pesantren/asrama merupakan sangkarnya. Orang-orang beruntung yang pernah merasakan hal tersebut biasanya adalah kaum-kaum pemuda yang menempuh pendidikan di sekolah yang berlatarbelakang pendidikan islam atau mereka yang menerima beasiswa dari suatu lembaga yang mengharuskan untuk tinggal di asrama, sekolah-sekolah tersebut biasanya berbentuk pesantren yang beberapa diantaranya mewajibkan mu
Selengkapnya »

Pengertian Tindak Pidana

Image
*Gambar oleh Succo dari Pixabay Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam hukum pidana, oleh karena itu istilah tindak pidana harus diartikan secara ilmiah dengan penentuan yang jelas agar dapat memisahkan dengan istilah yang dipergunakan sehari-hari dalam masyarakat. [1] Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam tulisan-tulisan para pakar hukum pidana Indonesia, sering juga digunakan istilah “delik” sebagai padanan dari istilah tindak pidana. Istilah “delik” berasal dari kata delict dalam bahasa Belanda, namun ada pula yang menggunakan istilah “perbuatan pidana” untuk tindak pidana. [2] Sehingga tindak pidana dapat diartikan sebagai prilaku yang melanggar kete
Selengkapnya »

Drama Kasus Korupsi Negeri Ini (e-KTP)

Image
Beberapa pertanyaan sering kali muncul di kalangan masyarakat namun pertanyaan-pertanyaan itu memiliki maksud atau tujuan yang sama. Baik itu pertanyaan yang langsung dilontarkan dari mulut maupun pertanyaan yang diposting ke sosial media baik yang ditempatkan di bilah status ataupun di grup komuitas yang berbasic regional. Banyak yang menanyakan, kenapa KTP saya belum jadi? Apakah di dinas Transduk sudah ada belangko KTP? Saya sudah merekan untuk pembuatan KTP beberapa bulan lalu tapi kenapa KTP saya sampai detik ini belum jadi? Ketiga pertanyaan tersebut merupakan keresahan yang dialami oleh beberapa masyarakat yang sudah mengajukan pembuatan KTP ke dinas Transduk (Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan) namun belum mendapatkan KTP mereka. Banyak diantara masyarakat yang memerlukan KTP untuk mengurus beberapa hal diantaranya pembuatan SIM serta keperluan lainnya, sebagaimana pada umumnya di Indonesia dalam hal pengurusan berkas dan lain-lain KTP merupakan persyaratan adm
Selengkapnya »